Warga Sabang, Aceh, menolak kedatangan 139 imigran Rohingya yang tiba pada gelombang kedua di wilayah tersebut pada Sabtu (2/12). Aksi penolakan warga tersebut berujung pada pembongkaran tenda penampungan imigran Rohingya di Desa Ieu Meulee dan Balohan.
Pemkot Sabang pun berkoordinasi dengan perwakilan UNHCR untuk mencari solusi terkait penolakan warga tersebut. Akhirnya, disepakati untuk menampung imigran Rohingya sementara di lahan Dermaga CT-1 Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS).
"Ini sifatnya hanya sementara," ujar Wali Kota Sabang, Ady Kurnia, Senin (4/12).
Ady menegaskan Pemkot Sabang tidak akan menganggarkan atau mengeluarkan biaya untuk mencukupi kebutuhan para pengungsi.
"Pemko tidak mengeluarkan sepeserpun untuk mereka, baik yang kemarin masuk maupun yang pertama di Ujong Kareung sebelumnya. Pemko hanya memberikan bantuan kemanusiaan pada saat mereka tiba pertama kali," katanya.
Sementara itu, Protection Associate UNHCR Faisal Rahman mengatakan pihaknya akan bertanggung jawab penuh terhadap para pengungsi Rohingya tersebut, baik dalam hal biaya yang dibutuhkan, kebutuhan dasar, kesehatan, dan lain sebagainya.
"Jadi semua penanganan yang dilakukan itu, menjadi tanggung jawab kita dari UNHCR dengan lembaga mitra kita seperti IOM dan lainnya. Semaksimal mungkin kita mengusahakan tidak membebankan biaya kepada pemerintah," ujarnya.
Pemerintah Indonesia Siapkan Strategi untuk Mengembalikan Pengungsi Rohingya
Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan strategi untuk mengembalikan pengungsi Rohingya ke negara asalnya, Myanmar. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
"Besok [hari ini] akan kita rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB karena ada perwakilannya yang ngurus. Nanti saya akan pimpin rapat," kata Mahfud usai menghadiri acara "Dialog Kebangsaan" di Pondok Pesantren Annida Al Islamy, Bekasi Timur, Senin malam lalu.
Mahfud menyebutkan, pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia saat ini sekitar 1.447 jiwa. Angka tersebut akan terus bertambah mengingat gelombang pengungsi tersebut tidak berhenti.
Sementara itu, negara tetangga, seperti Malaysia dan Australia, sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya.
"Indonesia itu turun tangan. Akan tetapi, turun tangan terus-terusan ini kewalahan, orang Aceh sudah menolak, 'di sini kami punya keperluan juga atas tanah dan makanan'. Dikirim ke Riau juga sudah penuh, kemudian ke Medan sudah penuh," ujar dia.
Dia menegaskan Indonesia membantu para pengungsi Rohingya demi kemanusiaan meskipun tidak menandatangani konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Pengungsi.
"Problem negara kita itu, banyak pengungsi dari Rohingya itu diurus oleh UNHCR, komisi PBB untuk penanganan pengungsi. Indonesia itu sebenarnya tidak ikut menandatangani konvensi PBB tentang para pengungsi itu. Namun, demi kemanusiaan, Indonesia itu menolong terus," kata Mahfud.
UNHCR: Pengungsi Rohingya Bukan Eksploiter
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) atau Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi menegaskan bahwa pengungsi Rohingya tidak datang ke Indonesia untuk mengeksploitasi Indonesia atau keramahan masyarakat Indonesia.
"Sebaliknya para pengungsi Rohingya diklaim UNHCR sebagai orang-orang tangguh yang jika dikaryakan akan berkontribusi besar kepada masyarakat," kata Protection Associate UNHCR Faisal Rahman.
Faisal mengatakan, para pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia adalah orang-orang yang melarikan diri dari kekerasan dan penganiayaan di Myanmar. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan perlindungan dan bantuan kemanusiaan.
"UNHCR bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi Rohingya," kata Faisal.